(0541)736852    (0541)748382    [email protected]

Perusahaan Perkebunan Diminta Dukung Swasembada Jagung

04 Februari 2017 Admin Website Berita Kedinasan 3843
Perusahaan Perkebunan Diminta Dukung Swasembada Jagung

SAMARINDA. Dalam upaya mewujudkan swasembada jagung, maka holding PTP Nusantara dan perusahaan perkebunan swasta di daerah diminta mendukung program nasional itu.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Ujang Rachmad, perkebunan mempunyai potensi lahan yang cukup besar untuk mendukung pengembangan komoditi tanaman jagung.

"Kegiatan  integrasi antara tanaman perkebunan dengan tanaman pangan sangat potensial dikembangkan. Mengingat luasan lahan perkebunan yang dimiliki perusahaan swasta maupun PTPN sangat luas," katanya.

Integrasi tanaman perkebunan dengan komoditi pangan dapat dilakukan pada lahan tanaman belum menghasilkan (TBM) atau lahan peremajaan (perluasan).

Baik komoditi tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa dalam (kopyor) ataupun jambu mete juga komoditi perkebunan lainnya.

Khusus kepala sawit saja ujarnya, hingga saat ini luasan lahannya sudah lebih satu juta hektar apalagi kalau dikembangkan di lahan komoditi perkebunan lainnya.

Karenanya lanjut Ujang, diharapkan program integrasi jagung di lahan perkebunan mampu menambah pendapatan petani pekebun.

"Imbasnya turut berkontribusi terhadap produksi jagung nasional sekaligus mendukung kelestarian lingkungan melalui pengelolaan kebun secara baik dan benar," ungkapnya.

Ujang menambahkan pengembangan jagung di lahan perkebunan merupakan tindaklanjut surat Ditjenbun Kementerian Pertanian hasil Rakornas Pembangunan Pertanian 2017 yang meminta perusahaan perkebunan (swasta dan nasional) mendukung pencapaian swasembada jagung.

Kaltim dalam upaya khusus kegiatan pajale (padi, jagung dan kedele) telah mendapat alokasi 11.500 hektar pengembangan tanaman jagung terdiri APBN murni 2016 seluas 6.500 hektar dan APBN perubahan sekitar 5.000 hektar.

Sementara itu, tahun anggaran 2017 kembali akan dialokasikan melalui APBN seluas 24.000 hektar.(yans/sul/humasprov)

SUMBER : SEKRETARIAT

Artikel Terkait